SURABAYA — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rendalev)—selaku Koordinator Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR)—menerima kunjungan dari Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PPN/Bappenas pada Selasa (19/05/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat RPJMD Lantai 1 Kantor Bappeda Jatim ini dikemas dalam forum Knowledge Sharing guna membahas sinkronisasi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari Non-APBN.

Kunjungan ini berfokus pada kajian integrasi pembiayaan pembangunan non-pemerintah. Langkah ini dinilai sangat krusial dalam mendukung percepatan pencapaian target agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 melalui kontribusi nyata sektor swasta. Untuk memastikan keselarasan program di lapangan, Bappeda Jatim turut menghadirkan jajaran Pengurus Forum CSR Provinsi Jawa Timur. Pertemuan multi-pihak ini dihadiri langsung oleh perwakilan pimpinan korporasi kakap yang masuk dalam struktur kepengurusan, antara lain:

• PT POMI-Paiton Energy (Ketua Forum)

• PGN SAKA (Wakil Ketua)

• PT Smelting (Sekretaris I)

• PT Nipsea Paint and Chemical (Sekretaris II)

• PT SIER (Bendahara II)

• PT Cheil Jedang Indonesia (Ketua Bidang Pendidikan & Kesehatan)

• PT H M Sampoerna (Ketua Bidang Ekonomi & Kesejahteraan Sosial)

• PT PLN NP - UP Gresik (Ketua Bidang Lingkungan Hidup & Kebencanaan)

Dalam sesi knowledge sharing tersebut, perwakilan Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian PPN/Bappenas memaparkan arah kebijakan, maksud, serta sasaran utama dari kajian integrasi pembiayaan nasional ini. Menanggapi hal tersebut, jajaran Pengurus Forum CSR Jatim memaparkan berbagai praktik baik (best practice) serta portofolio program Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah Jawa Timur. Paparan tersebut menjadi bukti nyata bahwa program CSR dari mitra perusahaan di Jawa Timur tidak lagi berjalan sendiri-sendiri secara parsial, melainkan telah terintegrasi secara linier dan bersinergi dengan program prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagai tindak lanjut konkret dari forum koordinasi ini, rombongan tim gabungan langsung menjadwalkan kegiatan studi lapangan (benchmarking) ke sejumlah lokus program unggulan milik anggota Forum CSR Jatim. Lokasi pertama yang ditinjau adalah Kabupaten Gresik, untuk melihat langsung keberhasilan Pusat Pembibitan Mangrove, program pemberdayaan nelayan, serta klaster binaan UMKM yang dikelola oleh PGN SAKA di Banyuurip. Selanjutnya, rombongan bertolak ke Kabupaten Lamongan guna meninjau program CSR Maritim berupa pengecatan kawasan pemukiman pesisir serta pemberian edukasi bagi komunitas nelayan setempat yang diinisiasi oleh PT Nipsea Paint and Chemical.

Melalui penguatan kolaborasi model pentahelix (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta) ini, diharapkan pola integrasi pendanaan non-APBN di Jawa Timur dapat menjadi pilot project nasional dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.